Kenapa Ibas dan Fahri Kebal Hukum?
www.LigaEmas.com - Sampai sekarang saya masih terngiang dengan keterangan pers yang
disampaikan oleh SBY. Dia bilang jangan sampai Ahok dinilai kebal hukum.
“bayangkan, do not touch Ahok” tambah SBY.
Ibas merupakan salah satu nama yang paling sering disebut terlibat dalam lingkaran kasus korupsi Demokrat. Berkali-kali Nazarudin menyebut sekjen Demokrat, Ibas, terlibat. Sementara Angelina Sondakh juga menyebut keterlibatan Ibas.
“Kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum, Anas (Urbaningrum), dan izin dari pangeran. Kalau pangeran, saya mengetahui dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas,” ujar Angie.
Yulianis juga menyebut Ibas menerima USD 200.000 untuk kepentingan kongres Partai Demokrat. Selain itu Anas Urbaningrum juga sempat meminta SBY dan Ibas untuk bersaksi dalam persidangannya, namun setelah KPK kirimkan surat undangan, SBY dan Ibas mangkir dari panggilan tanpa alasan yang jelas.
Jadi sekarang kalau SBY mengingatkan soal jangan ada yang kebal hukum, mungkin maksudnya kecuali dirinya dan Ibas. Sama seperti slogan Demokrat “katakan tidak pada korupsi” padahal menjadi satu-satunya partai yang hampir semua pengurus intinya korupsi. Sepanjang sejarah Indonesia, hanya Demokrat yang bisa begitu.
Yulianis, Anas, Nazarudin dan Angie sudah menyebut Ibas terlibat dalam kesaksian persidangan dan juga BAP masing-masing. Ibas juga pernah dipanggil KPK namun tidak hadir. Dengan semua fakta sejarah ini, apakah ada kesimpulan yang lebih sempurna selain Ibas kebal hukum? Tolong bantu saya mengerti, bantu rakyat Indonesia mengerti.
Selain Ibas, ada juga satu orang yang bukan siapa-siapa, namun cukup kebal hukum di Indonesia. Dia adalah Fahri Hamzah pimpinan DPR. Fahri sebelumnya sudah dipecat dari PKS namun sampai sekarang masih bertahan sebagai pimpinan DPR. Padahal hukum kita tidak menganut DPR independen, semua merupakan perwakilan partai. Soal mengapa Fahri dipecat, sebelumnya sudah saya tulis secar detail di: https://seword.com/politik/fahri-dipecat-karena-memfitnah-bohong-ingkar-dan-ngeyel/
Fahri dan Ibas memiliki kesamaan dalam hal kebal hukum. Ibas menjadi satu-satunya pengurus inti Demokrat yang tidak masuk penjara, padahal Ketum, Bendahara sampai wakil Sekjennya sudah terjerat semuanya. Sementara Fahri, merupakan satu-satunya DPR yang tidak memiliki partai dan MKD tidak berani menggelar sidang. Padahal dulu Setya Novanto yang merupakan pimpinan DPR, saat terkena kasus Papa Minta Saham disidang dan berhasil membuatnya mundur dari pimpinan, sekarang hanya jadi anggota DPR.
Mengapa Fahri dan Ibas kebal hukum?
Sampai di sini, saya yakin akan banyak yang bertanya seperti itu. Untuk itu penting rasanya saya jelaskan menggunakan logika sederhana ala Pakar Mantan.
Ibas dulu. Dia adalah anak SBY dan dulu pernah menjadi Presiden selama 10 tahun. Saat kasus Anas, Yulianis, Aggie sampai Nazarudin sedang hot topic, SBY masih jadi Presiden. Suka tidak suka, Ibas punya full backup dan cukup beralasan kalau kemudian tak tersentuh hukum, bahkan tak tersentuh media. Tak ada satupun media yang membesar-besarkan mangkirnya Ibas dari panggilan KPK. Soal namanya disebut pun hanya sekilas saja, tak pernah ditanggapi oleh pengamat. Tak pernah juga SBY didemo agar jangan melindungi Ibas.
Sementara KPK, juga mendadak tumpul jika sudah menyangkut nama Ibas. Tidak berani memproses atau bahkan komentar, kalau Ibas tak mau hadir ke persidangan, ya siapa yang bisa maksa?
Belakangan diketahui bahwa ketua KPK, Abraham Samad, ternyata merupakan orangnya SBY.
Setidaknya itu kesimpulan Megawati saat mempertimbangkan Abraham Samad untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Menurut informan seword, anak-anak Megawati sudah setuju dengan Samad, karena jika dipasangkan dengan Jokowi akan menjadi pasangan anak-anak muda melawan Prabowo Hatta yang cukup sakho (bahasa Arab, artinya tua).
Namun menjelang akhir penetapan, Megawati mendadak membatalkan Samad. Insting politiknya menyebut ada indikasi bahwa Samad merupakan orangnya SBY. Sehingga dipilihlah JK. Mengapa JK? Bukankah JK malah pernah jadi wakil SBY? Memang JK pernah Wapresnya SBY, namun JK kemudian berpisah dan maju sebagai Capres melawan SBY. Kesimpulannya, JK sudah bersih dan memisahkan diri dari jeratan SBY.
Insting politik Mega kemudian terkonfirmasi saat Budi Gunawan mendadak dijadikan tersangka oleh Abraham Samad saat Presiden sudah membuat rekomendasi calon Kapolri. Dan terbukti pada akhirnya Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah. Menurut persepsi kalangan PDIP, Abraham Samad melakukan itu karena dirinya sakit hati setelah gagal dijadikan Wapres Jokowi. Dan memang terbukti, penetapan tersangka pada Budi Gunawan tidak memiliki alasan dan bukti yang cukup.
Jadi sampai di sini menjadi masuk akal kenapa Ibas tak kunjung dipanggil, atau kalaupun dipanggil dia tidak datang dan KPK tak berani berkomentar apa-apa. Mungkin karena ketuanya si Abraham Samad ini memang orangnya SBY. Kompensasi dari tidak ditangkapnya Ibas adalah penangkapan terhadap banyak kader Demokrat. Sehingga opini publik yang terbentuk adalah benar bahwa Ibas tak terlibat atau tak cukup bukti, sebab jika terlibat dan cukup bukti pasti sudah diproses, lihat saja menteri demokrat dan pengurusnya, semua masuk penjara.
Sekarang, meski KPK sudah ganti pengurus, namun kasus-kasus korupsi Demokrat sudah mulai terlupakan, seperti banyak kesalahan mantan-mantan. Tapi yang menurut saya paling logis adalah ancaman nyata terhadap siapapun ketua KPK. Sebab satu-satunya ketua KPK yang berani mengusik keluarga SBY hanyalah Antasari, dan beliau berhasil dijebloskan ke penjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Jadi sekarang seolah terkesan biarlah Ibas bebas, yang penting kasus lain diproses dan ketuanya tidak masuk penjara lagi karena tuduhan yang tidak jelas seperti yang dialami Antasari. Soal kasus Antasari, teman-teman bisa buka di: https://seword.com/politik/antasari-korban-kejam-dan-kejinya-rezim-sby/
Selanjutnya Fahri Hamzah. Dia ini terkenal loyal dengan Prabowo dan haters akut Presiden Jokowi. Kemarin saat demo 4 November, Fahri ikut berorasi mengancam melengserkan Jokowi. Bahkan Fahri menjanjikan massa untuk masuk ke gedung DPR jika Jokowi tidak menemui perwakilan demonstran. Saat malam, Fahri terus menerus lakukan negosiasi agar massa bisa masuk ke gedung DPR. Namun hal itu ditolak oleh Kapolri. Alasannya sederhana, jika massa masuk, mereka tak akan mau keluar dan kemudian menguasai gedung DPR. Puncak tujuannya adalah melengserkan Presiden. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian saat datang ke ILC.
Untuk orasi dan upaya makarnya tesebut, Fahri kemudian dilaporkan ke Polisi oleh Birgaldo Sinaga Bara JP yang juga kebetulan merupakan penulis di seword.com ini.
Meskipun saya mendukung Fahri dipenjara, namun jujur saya pesimis orang ini bisa dijerat hukum. Sebab yang sudah jelas dipecat dari PKS saja, jelas ada suratnya, dia masih tetap jadi pimpinan DPR.
Apalagi hanya laporan ke Polisi yang masih perlu bukti dan sidang. Bisa saja kasus ini tidak dilanjutkan atau dinyatakan tidak terbukti.
Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa Fahri kebal hukum? Menurut analisa Pakar Mantan, sebenarnya Fahri ini dipecat oleh PKS karena sudah kesepakatan bersama. Tujuannya agar PKS bisa merayu Presiden Jokowi dan masuk dalam koalisi pemerintah, sehingga PKS bisa kembali menjadi partai koalisi yang oposisi, seperti yang mereka lakukan pada SBY dulu. Untuk hal itu, maka dikorbankanlah Fahri.
Namun ternyata Presiden Jokowi tidak menerima PKS sebagai partai koalisi. Menurut informan seword, Jokowi ragu pemecatan Fahri hanya sebatas pencitraan. Dan sekarang terbukti, PKS memecat Fahri memang hanya pencitraan. Kenyataannya mereka tak mempermasalahkan Fahri tetap duduk sebagai pimpinan DPR. Ini mirip mantanmu yang selingkuh itu, mengaku sudah jomblo dan membenci mantannya, tapi di belakang masih ketemuan dan ehem eheman.
Untuk itu menjadi menarik untuk menyimak kasus makar yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Kasus ini harus diusut sampai tuntas, agar aktor-aktor politik yang melindungi dan menjadikannya kebal hukum bisa muncul ke permukaan.
0 komentar:
Posting Komentar