Untung Ada Sri Mulyani, Anies Tidak Tahu, 23.3 Triliun Selamat
www.LigaEmas.net - Kondisi Ekonomi yang bergejolak sepanjang
tahun 2015 sampai tahun 2016, telah memaksa Presiden Jokowi untuk
melakukan perombakan kabinet. Maka dengan sopan santun Presiden Jokowi
menjelaskan kepada Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bahwa Pemerintah
Indonesia membutuhkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan
Bambang PS Brojonegoro.
APBN-P 2016
Tidak butuh lama bagi seorang Sri Mulyani
untuk mengetahui postur anggaran dalam APBN baik dari sisi penerimaan
dan pengeluaran. Salah satu yang cukup mencengangkan adalah kelebihan
dana anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang dana
anggaran tunjangan profesi guru di APBN 2017 sebesar 23.3 triliun,
sebuah angka yang fantastis.
Beberapa komentar yang muncul dari dana over budget ini menurut Kompas.com :
“Jadi gurunya memang enggak ada atau
gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan
tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku)
bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp
23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani.
“Ini barangkali pembelajaran untuk
perencanaan (anggaran) yang lebih baik sehingga kita tidak membuat over
budgeting yang membuat beban yang luar biasa besar,” kata Sri Mulyani.
“Saya belum tahu masalahnya, tetapi ya tentu salah hitung,” ucap Kalla
“Kalau kelebihan ya dipotong. Yang penting belum dibelanjakan,” kata Kalla
“Kami malah mempertanyakan bagaimana
mungkin pengelola guru bisa salah hitung anggaran tunjangan profesi guru
yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan,” kata Unifah
(Pelaksana Tugas Ketua PGRI)
“Yang dibayar hanya setengahnya lebih
sedikit karena hanya 1,2 juta guru yang disertifikasi.
Bandingkan dengan
data guru yang diakui 2,2 juta guru. Artinya masih 1 juta guru yang
belum disertifikasi,” ucap Unifah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuatu yang aneh muncul, karena penjelasan over budget
ini disampaikan oleh Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan Sumarna
Suryapranata, hal ini terjadi karena perubahan data guru yang sudah
disertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Ada data lainnya
bahwa guru pindah menjadi pejabat atau pensiun.
Data jumlah guru tersertifikasi di
Kemenkeu sebanyak 1.221.947 orang, sedangkan data di Kemendikbud sebesar
1.638.240 orang, artinya terdapat perbedaan sebesar 416.473 orang.
Bandingkan dengan data dari PGRI, jumlah guru tersertifikasi sekitar 1.2
juta dan yang belum tersertifikasi ada sekitar 1 juta guru.
Pembaca Ligaemas.com keganjilan dan keanehan ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti :
- Mengapa data bisa berbeda di kedua kementerian dan PGRI untuk jangka waktu yang cukup lama ?
- Mengapa seorang Dirjen yang harus melakukan penjelasan, bukan Menterinya ?
- Sudah berapa lamakah over budget ini terjadi ?
- Bila selalu over budget kemanakah larinya semua uang tersebut ?
Anies Baswedan
Penulis gagal paham dengan semua kejadian
tersebut karena menyangkut uang 23.3 triliun yang salah hitung, dan
seorang Anies Baswedan tidak atau belum melakukan penjelasan yang masuk
akal. Banyak sekali pertanyaan yang muncul terhadap Anies akibat situasi
ini :
Apakah penjelasan yang dilakukan oleh Dirjen merupakan bentuk lepas tangan ?
Ataukah karena ini sebuah pencitraan, karena selama ini Anies dikesankan sebagai orang yang santun ?
Bagaimana apabila bapak menjadi seorang Gubernur ?
Apakah akan melemparkan kesalahan ke bawahan dan bla. . . bla . . . bla . . .?
Untung saja ada Sri Mulyani yang begitu
teliti dan detail sehingga kesalahan yang ada dapat segera ditemukan.
Sekali lagi sosok Sri Mulyani harus diapresiasi dengan secangkir kopiku.
Ketidakcermatan ini, menjadi sangat mungkin bahwa ini sebagai salah
satu bahan pertimbangan Pakde Jokowi pada akhirnya mengkartu merah
Anies.
Gubernur DKI Jakarta
Menjadi Gubernur DKI Jakarta yang memiliki
tingkat kompleksitas pekerjaan yang lebih banyak walaupun dalam skala
Propinsi tetapi menyangkut semua bidang pemerintah. Kita ingat bagaimana
problem yang dihadapi Pakde Jokowi dan Koh Ahok saat memimpin mulai
dari perdebatan anggaran di DPRD yang sarat kepentingan, Staf Pemda yang
masih memiliki sifat birokrat bukan pelayan masyarakat. Mulai dari isu
sederhana ibu-ibu yang tidak bisa membeli buku untuk anaknya sampai
reklamasi yang berskala nasional dengan segala kerumitannya.
Semua persoalan yang ada harus
diselesaikan dengan teliti dan profesional, dan yang paling penting
berani menanggung kesalahan anak buah, tampil di depan, bukan dengan
beretorika. Level DKI Jakarta dibawah Pakde Jokowi dan Ahok sudah
sedemikian tinggi, semua harus cepat, tepat dan teliti sehingga yang ada
adalah kerja, kerja, kerja, kerja dan kerja.
Apakah seorang Anies mau dan mampu menjadi
Gubernus DKI Jakarta ? Apabila melihat CV beliau sebagai seorang mantan
Mendikbud dan track record nya, bagi penulis rasanya terlalu
riskan dan berbahaya untuk seukuran DKI Jakarta. Ingat Pak Anies uang
23.3 triliun bukanlah uang yang sedikit dan perlu dipertanggungjawabkan
secara hukum, bukan sekedar menghabiskan anggaran 100% untuk bagi-bagi
proyek balas budi. Ah . . . Untungnya 23.3 triliun selamat.
Seperti cocok dengan lagunya Meja – All About the Money
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I don’t think It’s funny
To see us fade away
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I think we got it all wrong anyway
It’s all ’bout the dumb dum,
And I don’t think It’s funny
To see us fade away
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I think we got it all wrong anyway
Salam NKRI
0 komentar:
Posting Komentar